Postingan

Menampilkan postingan dari September, 2021

Presiden Jokowi Menargetkan Angka Kemiskinan Esktrem 0 Persen Pada 2024 Mendatang

Jakarta -  Presiden Jokowi menargetkan tingkat kemiskinan ekstrem atau kronis bisa di posisi 0 persen di 2024. Penyelesaian masalah kemiskinan akan dikerjakan secara bertahap. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto telah membuat roadmap untuk penyelesaian masalah kemiskinan, utamanya kemiskinan ekstrem. Dia mengatakan di tahun 2021 ini targetnya bisa diselesaikan di 35 kabupaten/kota di 7 provinsi. "Penanggulangan kemiskinan ekstrem, ini penting karena Indonesia akan masuk presidensi G20 di akhir bulan ini sampai tahun depan. Sehingga arahan pak Presiden kita siapkan roadmap penanggulangan kemiskinan ekstrem," ujar Airlangga dalam webinar CIMB Niaga, Rabu (29/9). "Tahun ini kita targetkan 35 kabupaten/kota di 7 provinsi yaitu Jabar, Jatim, NTT, Papua Barat dari 35 kab/kota. Kalau bisa kemiskinan ekstrem hilang," lanjutnya. Kemudian penyelesaian kemiskinan ekstrem dilakukan bertahap di 2022 dengan penyelesaian di 100 kabupaten/kota. Berlanjut pada 2023 dengan 514 ka

Bank Indonesia Berharap Bisa Pertahankan Suku Bunga Acuan 3,5 Persen

Jakarta -  Financial Institution Indonesia (BI) memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuan di degree 3,5 persen. Hal tersebut berdasarkan Rapat Dewan Gubernur BI pada 20 dan 21 Agustus 2021. Selain itu, BI juga mempertahankan suku bunga di level 2,75 persen dan financing facility 4,25 persen. "Rapat Dewan Gubernur BI pada tanggal 20 dan 21 Agustus 2021 memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuan BI 7 hari tetap sebesar 3,5 persen," ujar Gubernur BI Perry Warjiyo dalam konferensi pers secara online, Selasa (21/9). Perry mengatakan keputusan ini sejalan dengan perlunya menjaga stabilitas nilai tukar dan sistem keuangan di tengah perkiraan inflasi yang tetap rendah, dan juga upaya untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional. "BI juga terus mengoptimalkan seluruh bauran kebijakan untuk menjaga stabilitas makro ekonomi dan sistem keuangan serta mendukung upaya pemulihan ekonomi lebih lanjut," ujarnya. Adapun berbagai langkah yang ditempuh di antaranya melanju

Bank Indonesia (BI) Mengatakan Ekonomi Nasional Sudah Mulai Membaik Pada Awal Agustus Lalu

Jakarta -  Bank Indonesia (BI) menyebut geliat ekonomi nasional mulai naik sejak Agustus 2021. Kembali membaiknya kinerja ini seiring dengan penurunan kasus COVID-19 usai pemerintah menerapkan PPKM. Deputi Gubernur Senior Citizen BI, Destry Damayanti mengatakan, pada kuartal III 2021 sebenarnya ekonomi nasional mulai tertahan karena ada penyebaran varian delta. Pemerintah word play here mengetatkan PPKM . Namun, sepanjang bulan lalu, utamanya di pertengahan Agustus kondisi berbalik terlihat dari peningkatan berbagai indikator seperti mobilitas masyarakat, transaksi pembayaran melalui Sistem Kliring Nasional Financial Institution Indonesia (SKNBI), dan transaksi melalui RTGS juga meningkat. "Perkembangan hingga Agustus 2021 mengindikasikan aktivitas ekonomi yang mulai membaik dan hal ini bisa kita lihat dari berbagai indikator," katanya dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Selasa (14/9). Meski begitu, BI masih waspadai penyebaran COVID-19 yang diikuti munculnya varian b

Menteri BUMN Erick Thohir Mengatakan : Keuangan BUMN dan Kekayaan Pejabatnya Akan Tersaji Transparan

Jakarta -  Menteri BUMN Erick Thohir mengungkapkan, Kementerian BUMN akan memiliki sistem dashboard BUMN yang berisi data kinerja keuangan hingga laporan kekayaan (LHKPN) pejabatnya. Hal itu menurut Erick Thohir, diperlukan untuk memantau data keuangan seluruh perusahaan BUMN secara transparan. "Saya sampaikan bahwa setelah 1 tahun 8 bulan berjibaku akhirnya kami akan memiliki yang namanya control panel BUMN ," ujar Erick Thohir dalam seminar bold yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi, Selasa (7/9). Menteri BUMN menambahkan, dashboard tersebut tidak hanya diperuntukkan bagi hal-hal terkait sumber daya manusia (SDM) BUMN, namun juga untuk pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan sebagainya. Tapi yang terpenting, lanjutnya, dashboard tersebut untuk memantau data keuangan seluruh perusahaan BUMN secara transparan. Sistem itu diperlukan karena terkadang terdapat perbedaan data antara yang dimiliki Kementerian BUMN dengan data dari Kementerian Keuanga