Postingan

Menampilkan postingan dari November, 2021

UMP Pada 2022 Bisa Menekan Daya Beli Buruh, Kemungkina Besar Pemulihan Ekonomi Terancam Gagal

Jakarta -  Anggota DPR RI Komisi III Fraksi Partai Gerindra, Obon Tabroni, mengungkapkan, rata-rata kenaikan upah minimum provinsi (UMP) tahun 2022 sangat rendah. Bahkan lebih kecil jika dibandingkan dengan nilai inflasi, sehingga belum cukup memenuhi kebutuhan buruh. "Dengan kenaikan upah minimum yang nilainya lebih kecil jika dibandingkan dengan inflasi, maka kenaikan upah tidak akan cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup," kata Obon. Menurutnya, upah yang rendah justru akan membuat daya beli buruh merosot jatuh. Karena buruh tidak memiliki daya beli, maka tingkat konsumsi juga akan turun. Imbasnya, pemulihan ekonomi terancam gagal. Dia pun menyoroti proses penetapan upah minimum yang mengabaikan prinsip perundingan bersama. Selama ini, upah minimum adalah hasil rekomendasi dari unsur tripartit yang melibatkan pekerja/buruh, pengusaha, dan pemerintah. "Terlihat dengan jelas bagaimana pemerintah melakukan intervensi dalam penetapan upah minimum 2022 , yang semestinya adal

Kementerian BUMN : Soal Kebakaran Kilang Minyak di Cilacap Meminta Pertamina Untuk Evaluasi

Cilacap -  Tangki di area Kilang Cilacap milik PT Pertamina (Persero) mengalami kebakaran pada Sabtu (13/11) sekitar pukul 19.20 WIB. Kebakaran bisa dipadamkan pada Minggu (14/11) pukul 09.15 WIB. Dalam setahun terakhir, sudah dua kali insiden kebakaran terjadi. Sebelumnya kebakaran juga pernah terjadi di Kilang Cilacap pada 11 Juni 2021. Terkait hal ini, Kementerian BUMN meminta agar Pertamina melakukan evaluasi menyeluruh, mencari penyebab kebakaran berulang. "Mengenai kejadian terbakarnya tangki di Cilacap, ini kan sudah beberapa kali. Kami sudah minta Pertamina lakukan evaluasi khususnya di Cilacap kenapa ada kejadian seperti itu. Jadi kita minta evaluasi menyeluruh dan kenapa bisa terulang," kata Juru Bicara Kementerian BUMN, Arya Sinulingga, dalam keterangannya, Senin (15/11). Pihaknya juga berpesan agar kejadian serupa tidak terulang lagi. "Evaluasi harus keseluruhan supaya kejadian seperti ini tidak terulang lagi di Cilacap. Kita harap antisipasi ke depan jangan

Kaesang Membeli Saham Perusahaan Eksportir Udang Beku Seharga Rp 92 Miliar

Surabaya -  PT Harapan Bangsa Kita alias GK Hebat, perusahaan milik Kaesang Pangarep, membeli 188.240.000 lembar saham atau 8 persen saham PT Panca Mitra Multiperdana Tbk (PMMP). Harga saham yang dibeli Rp 490 per lembar, sehingga overall yang dibeli GK Hebat nilainya mencapai Rp 92,23 miliar. GK Hebat adalah perusahaan Kaesang yang membawahi sejumlah brand seperti Sang Pisang, Yang Ayam, Ternakopi, Let's Salute, hingga Enigma Camp. Dikutip dari keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), transaksi dilakukan pada 8 November 2021. Saham PMMP tersebut dibeli GK Hebat dari PT Tiga Makin Jaya. Tujuan dari transaksi ini adalah kerja sama strategis. PT Tiga Makin Jaya adalah pemegang saham pengendali PMMP. Setelah transaksi ini, saham PT Tiga Makin Jaya di PMMP berkurang dari 1.200.000.000 lembar saham atau 51 persen menjadi 1.011.760.000 lembar atau 43 persen. Dikutip dari site resminya, PMMP merupakan salah satu pengolah dan eksportir udang terkemuka di Indonesia. Didirikan pada

Kemenko Maritim dan Invetasi Luhut Binsar Pandjaitan Mengatakan Dirinya Tak Raup Keuntungan dari Bisinis Tes PCR Lab GSI

Jakarta -  Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, menegaskan dirinya tidak sedikitpun meraup keuntungan pribadi dari bisnis tes PCR yang dijalankan PT Genomik Solidaritas Indonesia (GSI) atau GSI Lab. Sebelumnya, Luhut dan Menteri BUMN Erick Thohir diisukan mendapatkan keuntungan dari bisnis tes PCR yang dijalankan GSI Laboratory. Keuntungan ini lantaran Toba Bumi Energi, anak usaha PT Toba Bara Sejahtra turut terlibat dalam GSI. Juru Bicara Kemenko Maritim dan Investasi, Jodi Mahardi, mengungkapkan bahwa Toba Bumi Energi adalah inisiatif bantuan sosial. Bantuan tersebut diinisiasi oleh Grup Indika, Adaro, Northstar, dan sejumlah grup lainnya dalam rangka penyediaan fasilitas tes COVID-19 dalam kapasitas besar. "Kenapa bukan menggunakan nama yayasan? Karena memang bantuan yang tersedia adanya dari perusahaan. Tidak ada yang kita sembunyikan di situ," tutur Jodi dalam keterangannya, Rabu (3/11). Ia menegaskan lagi bahwa kehadiran GSI sa